newssportsaz_0q4zf1
Jakarta, 1 September 2026 – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menegaskan bahwa pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) menjadi tonggak penting dalam transformasi pembangunan Indonesia. Menurutnya, penyelesaian target SDGs hingga 2030 tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan komitmen global, tetapi juga menjadi bagian penting dari agenda pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045. Indonesia saat ini telah mencapai 62,7 persen target SDGs atau 153 dari 244 indikator yang dapat diukur. Capaian tersebut berada jauh di atas rata-rata global yang masih berada di kisaran 18 hingga 20 persen.
Rachmat menjelaskan bahwa pencapaian SDGs memiliki kaitan erat dengan upaya Indonesia memperkuat fondasi pembangunan dalam jangka panjang. Pemerintah menempatkan penyelesaian berbagai persoalan dasar masyarakat sebagai bagian penting dari proses transformasi tersebut. Kemiskinan, ketimpangan, kelaparan, akses terhadap air bersih, kesehatan, pendidikan, serta berbagai kebutuhan dasar lainnya masih membutuhkan perhatian dan percepatan. Menurut Rachmat, persoalan tersebut perlu diselesaikan agar Indonesia memiliki fondasi yang kuat dalam melanjutkan pembangunan hingga 2045. Karena itu, pencapaian SDGs tidak dapat dipandang hanya sebagai target sektoral, melainkan sebagai bagian dari arah pembangunan nasional.
Indonesia masih menghadapi sejumlah indikator SDGs yang membutuhkan perhatian khusus. Dari keseluruhan indikator yang telah dievaluasi, terdapat 59 indikator atau sekitar 24,2 persen yang memerlukan percepatan agar kembali berada pada jalur pencapaian. Selain itu, terdapat 40 indikator yang datanya belum tersedia pada 2024 sehingga penguatan sistem data menjadi kebutuhan penting. Ketersediaan data yang akurat diperlukan untuk mengetahui perkembangan pembangunan sekaligus menentukan kebijakan yang tepat. Pemerintah juga perlu memastikan setiap capaian dapat dipantau secara berkala sehingga berbagai persoalan dapat segera ditangani.
Kepala Bappenas menilai pencapaian SDGs perlu melibatkan lebih banyak pihak, termasuk perguruan tinggi melalui SDGs Center. Keberadaan pusat-pusat kajian tersebut diharapkan dapat memperkuat penelitian, penyediaan data, serta pengembangan rekomendasi kebijakan yang mendukung percepatan target SDGs. Perguruan tinggi memiliki sumber daya akademik yang dapat membantu pemerintah memahami persoalan pembangunan secara lebih mendalam. Kolaborasi antara pemerintah dan dunia akademik juga dapat memperkuat inovasi dalam penyelesaian berbagai persoalan masyarakat. Dengan demikian, peran perguruan tinggi tidak berhenti pada kegiatan penelitian, tetapi turut berkontribusi dalam implementasi pembangunan berkelanjutan.
Pencapaian SDGs juga ditempatkan dalam rangkaian tahapan menuju Indonesia Emas 2045. Setelah target SDGs 2030 dituntaskan, Indonesia diarahkan untuk melanjutkan transformasi ekonomi dengan meningkatkan produktivitas dan menciptakan nilai tambah. Pemerintah menargetkan Indonesia dapat keluar dari jebakan pendapatan menengah atau middle income trap pada 2041. Transformasi ekonomi tersebut membutuhkan penguatan inovasi, produktivitas, kualitas sumber daya manusia, serta daya saing nasional. Seluruh proses tersebut saling berkaitan sehingga keberhasilan pencapaian SDGs menjadi salah satu fondasi penting bagi agenda pembangunan berikutnya.
Di tengah berbagai perubahan global, pembangunan berkelanjutan juga menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Krisis pangan, perubahan iklim, meningkatnya beban utang, serta ketidakpastian geopolitik dapat memengaruhi kemampuan negara dalam mencapai target pembangunan. Kondisi tersebut membuat pemerintah perlu memastikan kebijakan pembangunan tetap mampu memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Pendekatan pembangunan tidak cukup hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus memperhatikan pemerataan dan ketahanan. Karena itu, SDGs menjadi salah satu kerangka penting untuk menjaga agar proses pembangunan tetap inklusif dan berkelanjutan.
Pemerintah juga terus memperkuat kerja sama dengan berbagai mitra untuk mempercepat pencapaian target SDGs. Kerja sama tersebut mencakup pemerintah daerah, lembaga pendidikan, sektor swasta, organisasi masyarakat, hingga mitra pembangunan internasional. Sinergi diperlukan karena sebagian besar target SDGs berkaitan dengan berbagai sektor sekaligus dan tidak dapat diselesaikan oleh satu lembaga saja. Penguatan koordinasi, kapasitas pemerintah daerah, sistem pemantauan dan evaluasi, serta mobilisasi pembiayaan menjadi bagian penting dalam pelaksanaan agenda pembangunan berkelanjutan.
Bagi Bappenas, keberhasilan pencapaian SDGs juga harus tercermin dalam perubahan nyata yang dirasakan masyarakat. Indikator pembangunan tidak hanya perlu menunjukkan peningkatan secara statistik, tetapi juga menggambarkan perbaikan kualitas hidup masyarakat. Karena itu, pemerintah perlu terus memastikan kebijakan yang disusun dapat diterjemahkan menjadi program yang efektif di tingkat pusat maupun daerah. Percepatan pada indikator yang masih tertinggal harus dilakukan bersamaan dengan mempertahankan capaian yang telah berada pada jalur yang baik. Langkah tersebut penting agar momentum pembangunan tidak terhenti menjelang batas waktu pencapaian SDGs pada 2030.
Dengan capaian yang telah mencapai lebih dari 60 persen indikator, Indonesia memiliki modal penting untuk melanjutkan percepatan pembangunan berkelanjutan. Namun, masih adanya indikator yang membutuhkan perhatian serta keterbatasan data menunjukkan bahwa pekerjaan pemerintah masih cukup besar. Pencapaian target 2030 perlu dijadikan momentum untuk memperkuat fondasi transformasi ekonomi, sosial, dan lingkungan secara bersamaan. Bappenas menempatkan SDGs sebagai salah satu tonggak penting untuk memastikan pembangunan Indonesia berjalan inklusif, produktif, dan berkelanjutan. Keberhasilan agenda tersebut pada akhirnya diharapkan menjadi pijakan kuat bagi Indonesia dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.
