newssportsaz_0q4zf1
Jakarta, 10 November 2026 – Wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi perhatian publik setelah sejumlah partai politik, anggota DPR, dan kelompok masyarakat menyampaikan pandangan mengenai kelanjutan polemik persyaratan pendidikannya. Desakan tersebut menguat menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) yang berkaitan dengan dokumen pendidikan Gibran saat mencalonkan diri pada Pemilihan Presiden 2024. Sejumlah pihak menilai DPR perlu mengambil langkah konstitusional untuk merespons perkembangan tersebut. Salah satu mekanisme yang mulai mendapat dukungan adalah penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP). Meski demikian, proses pemberhentian wakil presiden tidak dapat dilakukan secara langsung tanpa melalui tahapan yang ditentukan dalam Undang-Undang Dasar 1945.
Polemik ini bermula dari putusan MK pada 6 Oktober 2026 yang menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan mengenai dokumen pendidikan luar negeri Gibran yang dapat disetarakan dengan jenjang sekolah menengah atas. Namun, MK juga menyatakan permohonan yang diajukan tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum pemohon. Mahkamah menegaskan bahwa pertimbangan tersebut tidak secara otomatis membatalkan kedudukan Gibran sebagai wakil presiden. Perkembangan berikutnya muncul pada 30 Oktober 2026 ketika MA mengabulkan gugatan terkait keabsahan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran. Putusan tersebut kemudian menjadi dasar bagi sejumlah pihak untuk meminta DPR melakukan pembahasan lebih lanjut mengenai konsekuensi konstitusionalnya.
Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menjadi salah satu tokoh yang memberikan tanggapan terhadap wacana pemakzulan tersebut. Ia berpandangan bahwa mekanisme pemberhentian wakil presiden dapat ditempuh apabila seluruh persyaratan konstitusional terpenuhi dan tidak tersedia penyelesaian alternatif. Sementara itu, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyampaikan bahwa partainya menerima aspirasi masyarakat yang mendorong penggunaan Hak Menyatakan Pendapat. Di lingkungan DPR, anggota Fraksi PKS Mardani Ali Sera mengungkapkan bahwa puluhan legislator dari berbagai fraksi telah menandatangani dokumen pengusulan HMP. Dukungan tersebut menunjukkan adanya pembahasan lintas partai, meskipun tanda tangan anggota secara pribadi belum dapat disamakan dengan keputusan resmi masing-masing fraksi.
Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan bahwa pimpinan parlemen telah menerima laporan mengenai usulan Hak Menyatakan Pendapat terkait Gibran. Puan memastikan setiap usulan akan ditindaklanjuti dengan memperhatikan mekanisme dan ketentuan konstitusi yang berlaku. Ia juga mengingatkan seluruh pihak agar menyikapi perkembangan politik secara tenang dan tidak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Di sisi lain, Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Herman Khaeron menjelaskan bahwa partainya belum mengambil keputusan resmi mengenai dukungan terhadap HMP. Demokrat masih perlu membahas persoalan tersebut dalam forum internal fraksi serta memperhatikan agenda yang ditetapkan melalui Badan Musyawarah DPR.
Pemerintah melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi turut memberikan tanggapan atas perkembangan wacana pemakzulan tersebut. Prasetyo menyampaikan bahwa Istana menghormati proses politik yang berlangsung di DPR karena penggunaan Hak Menyatakan Pendapat merupakan kewenangan konstitusional parlemen. Sikap pemerintah tersebut disampaikan di tengah meningkatnya perhatian terhadap kemungkinan pembahasan resmi mengenai kedudukan Gibran. Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menilai DPR tetap perlu menindaklanjuti persoalan yang muncul setelah putusan MK dan MA. Menurutnya, pembahasan di parlemen diperlukan untuk memberikan kejelasan terhadap polemik yang telah menjadi perhatian masyarakat luas.
Desakan pemakzulan juga disuarakan sejumlah kelompok masyarakat melalui aksi demonstrasi dan pernyataan terbuka. Aliansi Rakyat Menggugat, misalnya, menggelar aksi di depan Istana Wakil Presiden di kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, pada Senin (9/11/2026). Para peserta aksi meminta agar persoalan dokumen pendidikan Gibran ditindaklanjuti melalui mekanisme yang tersedia dalam sistem ketatanegaraan. Di Yogyakarta, sejumlah aktivis Forum Kebangsaan DIY sebelumnya melakukan aksi simbolis dengan menurunkan foto Gibran dari ruang Badan Anggaran DPRD DIY. Meski tuntutan terus bermunculan, setiap aspirasi tetap harus ditempatkan dalam kerangka hukum yang menjamin proses pemeriksaan secara objektif dan menghormati hak seluruh pihak.
Perkembangan terbaru menunjukkan bahwa perdebatan mengenai kedudukan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah memasuki tahap pembahasan politik yang lebih luas. Namun, penggunaan Hak Menyatakan Pendapat masih memerlukan persetujuan melalui mekanisme resmi DPR sebelum dapat berlanjut ke tahapan konstitusional berikutnya. Apabila berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang menjadi dasar pemberhentian, proses tersebut juga harus melibatkan Mahkamah Konstitusi sesuai ketentuan UUD 1945. Keputusan akhir mengenai pemberhentian wakil presiden bukan merupakan kewenangan satu partai atau kelompok masyarakat, melainkan harus melalui prosedur ketatanegaraan yang sah. Hingga terdapat keputusan resmi berdasarkan mekanisme tersebut, Gibran tetap menjalankan tugas dan kewenangannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia.
