newssportsaz_0q4zf1
Jakarta, 11 November 2026 – Sebanyak 11 anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar turut mengajukan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik jabatan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Usulan tersebut disampaikan bersama anggota dari tujuh fraksi lainnya kepada pimpinan DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Pengajuan HMP dilakukan sebagai langkah konstitusional untuk menindaklanjuti persoalan persyaratan jabatan wakil presiden. Secara keseluruhan, sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi tercatat menandatangani usulan tersebut. Fraksi Golkar menyumbangkan 11 tanda tangan.
Sebelas legislator Golkar yang tercatat sebagai pengusul adalah Ahmad Doli Kurnia, Ahmad Irawan, Robert Joppy Kardinal, Abraham Sridjaya, Umbu Kabunang, dan Hetifah Sjaifudian. Nama lainnya meliputi Bambang Patijaya, Andhika Satya Wasistho, Eric Hermawan, Karmila Sari, serta Atalia Praratya.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menyampaikan bahwa persoalan hukum mengenai legitimasi jabatan Gibran dinilai telah memperoleh putusan pengadilan. Namun, perkembangan aspirasi masyarakat tetap menjadi perhatian para anggota DPR. Karena itu, sejumlah legislator Golkar memilih menggunakan mekanisme HMP.
Dalam penyampaiannya, Doli menyinggung putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung yang berkaitan dengan persoalan tersebut. Ia menilai proses hukum harus dihormati, sementara DPR memiliki kewenangan konstitusional untuk menindaklanjuti aspirasi masyarakat melalui mekanisme yang tersedia.
Wakil Ketua DPR Saan Mustopa bersama Cucun Ahmad Syamsurijal menerima penyampaian usulan dari perwakilan delapan fraksi. Pimpinan DPR menyatakan dokumen tersebut akan diproses sesuai peraturan perundang-undangan. Pembahasan berikutnya dijadwalkan berlangsung melalui rapat paripurna pada Kamis, 12 November 2026.
Pengajuan HMP belum berarti Gibran diberhentikan dari jabatannya sebagai wakil presiden. Mekanisme tersebut masih memerlukan pembahasan dan tahapan konstitusional sesuai ketentuan UUD 1945. Perkembangan selanjutnya akan bergantung pada keputusan DPR serta proses di lembaga negara yang berwenang.
