newssportsaz_0q4zf1
Jakarta, 9 November 2026 – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan ulang pemeriksaan anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Anwar Sadad, terkait kasus dugaan korupsi dana hibah kelompok masyarakat (pokmas) di Jawa Timur. Pemeriksaan yang semula dijadwalkan berlangsung pada Senin (9/11/2026) tidak terlaksana karena Anwar Sadad berhalangan hadir. Penyidik kemudian menetapkan jadwal pemeriksaan berikutnya pada Senin, 16 November 2026, setelah melakukan komunikasi dengan pihak terkait. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan bahwa Anwar telah menyampaikan alasan ketidakhadirannya kepada penyidik. KPK berharap pemeriksaan berikutnya dapat berlangsung sesuai jadwal agar penyidikan perkara yang melibatkan sejumlah pihak tersebut segera diselesaikan.
Budi Prasetyo mengungkapkan bahwa Anwar Sadad tidak dapat memenuhi panggilan karena memiliki agenda reses yang telah dijadwalkan sebelumnya. Pada hari yang sama, penyidik juga memanggil Bagus Wahyudyono yang turut berstatus sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi dana hibah tersebut. Namun, Bagus juga tidak menghadiri pemeriksaan dengan alasan kondisi kesehatannya belum memungkinkan. Kedua tersangka telah memberikan konfirmasi mengenai ketidakhadiran mereka sehingga penyidik memutuskan melakukan penjadwalan ulang. KPK menegaskan bahwa keterangan Anwar dan Bagus diperlukan untuk memperjelas rangkaian peristiwa serta dugaan keterlibatan pihak-pihak dalam pengelolaan dana hibah Jawa Timur.
Kasus dugaan korupsi dana hibah pokmas Jawa Timur berkaitan dengan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun 2019 hingga 2022. Perkara tersebut merupakan pengembangan dari operasi tangkap tangan KPK terhadap mantan Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Sahat Tua Simanjuntak pada Desember 2022. Dalam proses pengembangan penyidikan, KPK menemukan dugaan praktik suap yang berkaitan dengan pengusulan dan pengalokasian dana hibah untuk kelompok masyarakat. Dana yang seharusnya digunakan untuk mendukung kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat diduga menjadi objek transaksi antara sejumlah pihak. Penyidik kemudian memperluas pemeriksaan terhadap pejabat daerah, anggota legislatif, serta pihak swasta yang diduga terlibat dalam mekanisme penyaluran anggaran tersebut.
Dalam pengembangan perkara, KPK sebelumnya menetapkan 21 orang sebagai tersangka yang terdiri atas pihak penerima dan pemberi suap. Empat orang masuk dalam kelompok yang diduga menerima suap, sedangkan 17 orang lainnya diduga berperan sebagai pemberi. Anwar Sadad termasuk dalam kelompok tersangka penerima bersama mantan Ketua DPRD Jawa Timur Kusnadi, Achmad Iskandar, dan Bagus Wahyudyono. Namun, penyidikan terhadap Kusnadi telah dihentikan setelah yang bersangkutan meninggal dunia pada 2025. Dengan demikian, proses penanganan perkara terus berjalan terhadap tersangka lainnya sesuai perkembangan hasil pemeriksaan dan alat bukti yang telah dikumpulkan penyidik.
Anwar Sadad diketahui pernah menjabat Wakil Ketua DPRD Jawa Timur periode 2019–2024 sebelum terpilih sebagai anggota DPR RI periode 2024–2029. Dalam perkara ini, penyidik mendalami dugaan penyimpangan dalam proses pengusulan serta pengaturan alokasi dana hibah yang melibatkan sejumlah pihak. KPK juga menelusuri kemungkinan adanya pemberian uang untuk memengaruhi proses penyaluran bantuan kepada kelompok masyarakat. Pemeriksaan terhadap Anwar Sadad dinilai penting untuk menjelaskan peran dan kewenangan yang dimilikinya ketika masih menjabat sebagai pimpinan DPRD Jawa Timur. Meski telah berstatus tersangka, Anwar tetap memiliki hak untuk memberikan keterangan, mengajukan pembelaan, dan memperoleh perlakuan sesuai asas praduga tidak bersalah.
KPK menyatakan bahwa pengelolaan dana hibah pokmas merupakan salah satu bidang yang memiliki kerawanan terhadap praktik korupsi apabila tidak disertai pengawasan memadai. Anggaran tersebut pada dasarnya diperuntukkan bagi kegiatan masyarakat, termasuk pembangunan fasilitas lingkungan dan program pemberdayaan di berbagai daerah. Namun, proses pengusulan dan pencairan dana dapat menimbulkan persoalan apabila terdapat praktik pengaturan penerima bantuan maupun permintaan imbalan oleh pihak tertentu. Karena itu, penyidik berupaya mengungkap hubungan antara pengambil kebijakan, pengusul program, dan penerima alokasi anggaran dalam perkara tersebut. KPK juga menekankan pentingnya transparansi serta pertanggungjawaban penggunaan dana publik agar bantuan pemerintah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Penjadwalan ulang pemeriksaan Anwar Sadad dan Bagus Wahyudyono menjadi bagian dari upaya KPK menuntaskan penyidikan kasus dugaan korupsi dana hibah Jawa Timur. Lembaga antirasuah berharap kedua tersangka dapat hadir pada 16 November 2026 sehingga proses pengumpulan keterangan tidak mengalami penundaan lebih lanjut. Sejumlah tersangka lain dalam perkara ini telah menjalani proses penahanan, sementara sebagian kasus telah memasuki tahap persidangan dan putusan pengadilan. KPK juga membuka kemungkinan melakukan tindakan hukum lanjutan sesuai kebutuhan penyidikan dan ketentuan perundang-undangan. Kelanjutan pemeriksaan diharapkan dapat memperjelas dugaan penyimpangan dana hibah sekaligus memastikan pertanggungjawaban hukum dilakukan berdasarkan bukti yang sah dan proses peradilan yang adil.
