newssportsaz_0q4zf1
Pekalongan, 29 Agustus 2026 – Pasangan lanjut usia (lansia), Dayat (77) dan Darmi (63), warga Dukuh Kayunan Barat, Desa Kayugeritan, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, harus kehilangan bantuan sosial (bansos) setelah keluarganya dinyatakan terindikasi terkait aktivitas judi online (judol). Kondisi tersebut menjadi perhatian karena pasangan ini justru hidup dalam keadaan serba kekurangan dan tercatat dalam desil 1 atau kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan paling rendah. Bantuan yang sebelumnya mereka terima setiap tiga bulan sebesar Rp600 ribu berhenti sejak awal 2026. Bagi keluarga tersebut, bansos menjadi salah satu penopang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Ironisnya, Dayat dan Darmi disebut tidak memiliki telepon seluler yang dapat digunakan untuk mengakses layanan judi online. Keduanya juga tidak pernah mengenyam pendidikan formal sehingga tidak dapat membaca dan menulis. Kondisi tersebut membuat perangkat Desa Kayugeritan mempertanyakan dasar munculnya indikasi judol pada data keluarga mereka. Pemerintah desa kemudian melakukan pengecekan langsung terhadap kondisi pasangan lansia tersebut untuk memastikan apakah benar terdapat aktivitas yang berkaitan dengan judi online sebagaimana tercantum dalam data penonaktifan penerima bansos.
Operator Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Desa Kayugeritan, Neli Setyowati, mengatakan terdapat 18 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di wilayah tersebut yang dinonaktifkan karena terindikasi berkaitan dengan judi online. Dayat dan Darmi menjadi salah satu keluarga yang kemudian mendapat perhatian khusus dari pihak desa karena kondisi kehidupannya dinilai tidak memungkinkan untuk melakukan aktivitas tersebut. Berdasarkan pemeriksaan kondisi ekonomi, keluarga itu masih berada dalam desil 1 sehingga dinilai sebagai kelompok yang sangat membutuhkan bantuan sosial. Pihak desa kemudian mengajukan sanggahan agar status penerima bansos mereka dapat ditinjau kembali.
Pemeriksaan lebih lanjut juga dilakukan untuk mengetahui kemungkinan identitas milik Dayat dan Darmi pernah digunakan oleh orang lain. Dari proses klarifikasi tersebut, pihak desa memperoleh pengakuan bahwa identitas atau KTP mereka memang pernah dipinjam oleh orang lain. Namun, belum diketahui secara pasti untuk keperluan apa identitas tersebut digunakan dan apakah penggunaannya memiliki hubungan dengan aktivitas judi online. Kondisi tersebut menjadi salah satu kemungkinan yang sedang diperhatikan karena data seseorang dapat masuk dalam sistem tertentu berdasarkan penggunaan identitas, sementara orang yang bersangkutan belum tentu melakukan aktivitas tersebut secara langsung.
Pihak desa kemudian membuat surat pernyataan bermaterai dan mengajukan sanggahan melalui sistem data kesejahteraan sosial. Langkah tersebut dilakukan untuk menjelaskan kondisi sebenarnya dari keluarga Dayat dan Darmi sekaligus meminta agar data mereka kembali diperiksa. Desa juga memastikan bahwa kedua lansia tersebut tidak menggunakan bantuan sosial untuk aktivitas judi online. Upaya klarifikasi tersebut menunjukkan pentingnya pemeriksaan langsung terhadap penerima ketika terdapat ketidaksesuaian antara data digital dan kondisi nyata di lapangan.
Kondisi ekonomi keluarga Dayat dan Darmi semakin memprihatinkan setelah bantuan sosial dihentikan. Dayat sehari-hari hanya mengandalkan pekerjaan sebagai buruh primbas, yakni pekerjaan membuang benang dari kain. Penghasilan yang diperoleh dari pekerjaan tersebut sangat kecil dan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga secara layak. Darmi juga membantu mencari penghasilan dengan melakukan pekerjaan serupa. Keadaan tersebut membuat penghentian bansos memberikan dampak yang cukup besar terhadap kemampuan mereka memenuhi kebutuhan dasar, termasuk kebutuhan pangan sehari-hari.
Persoalan yang dialami pasangan lansia tersebut menjadi gambaran mengenai pentingnya akurasi data dalam penyaluran bantuan sosial. Pemerintah memang memiliki kepentingan untuk memastikan bansos tidak digunakan oleh penerima yang terlibat aktivitas yang dilarang, termasuk judi online. Namun, proses pemadanan data juga perlu diikuti mekanisme verifikasi agar masyarakat yang sebenarnya membutuhkan bantuan tidak ikut terdampak akibat kesalahan identifikasi. Kasus Dayat dan Darmi menunjukkan bahwa data administratif perlu dibandingkan dengan kondisi nyata penerima sebelum keputusan penonaktifan dilakukan secara permanen.
Pemerintah Kabupaten Pekalongan sebelumnya juga menemukan adanya ribuan keluarga penerima manfaat yang terindikasi berkaitan dengan judi online. Berdasarkan data yang telah diperiksa pemerintah daerah, sebanyak 7.585 KPM di Kabupaten Pekalongan tercatat terindikasi judol dan bantuan sosialnya dihentikan sementara. Pemerintah daerah juga membuka ruang bagi masyarakat yang merasa tidak pernah terlibat judi online untuk melakukan klarifikasi. Mekanisme sanggahan tersebut diperlukan untuk menangani kemungkinan adanya penggunaan identitas oleh pihak lain atau ketidaksesuaian data yang menyebabkan seseorang masuk dalam daftar penonaktifan.
Pihak pemerintah juga menyadari bahwa tidak semua orang yang terindikasi dalam sistem benar-benar melakukan judi online secara langsung. Dalam sejumlah kasus, identitas penerima dapat saja digunakan atau dipinjam oleh orang lain untuk kepentingan tertentu. Karena itu, proses evaluasi dan klarifikasi menjadi bagian penting agar kebijakan penertiban bansos tetap tepat sasaran. Penonaktifan bantuan memang diperlukan apabila penerima terbukti menggunakan bantuan untuk aktivitas yang dilarang, tetapi masyarakat yang tidak terlibat tetap harus memiliki kesempatan untuk membuktikan kondisi sebenarnya dan mendapatkan kembali hak bantuan apabila memenuhi persyaratan.
Kasus Dayat dan Darmi kini menjadi perhatian setelah pihak desa mengajukan sanggahan terhadap penonaktifan bantuan mereka. Pemerintah desa berharap klarifikasi tersebut dapat menjadi dasar untuk meninjau kembali status keluarga tersebut sebagai penerima bansos. Di tengah kondisi ekonomi yang sangat terbatas, bantuan sosial memiliki peran penting bagi keberlangsungan hidup pasangan lansia tersebut. Proses verifikasi yang lebih mendalam diharapkan dapat memastikan apakah pencoretan benar-benar berdasarkan aktivitas yang dilakukan oleh penerima atau terdapat persoalan penggunaan identitas yang menyebabkan data mereka masuk dalam daftar terindikasi judi online.
