newssportsaz_0q4zf1
Jakarta, 17 September 2026 – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mendorong transformasi perkotaan di Indonesia untuk menghadapi tren urbanisasi yang terus meningkat. Pemerintah memperkirakan sekitar 72 persen penduduk Indonesia akan tinggal di wilayah perkotaan pada 2045. Perubahan tersebut membuat kota harus dipersiapkan untuk menampung pertambahan penduduk sekaligus aktivitas ekonomi yang semakin besar. Pembangunan tidak cukup hanya mengejar pertumbuhan fisik dan ekonomi, tetapi juga harus memperhatikan daya tahan kota terhadap perubahan iklim dan kerusakan lingkungan. Pemerintah menginginkan kota-kota Indonesia berkembang menjadi kawasan yang maju, tangguh, asri, dan berkelanjutan. Transformasi tersebut menjadi bagian penting dari persiapan menuju Indonesia Emas 2045.
AHY menilai urbanisasi merupakan fenomena yang akan terus berlangsung sehingga membutuhkan perencanaan jangka panjang. Bertambahnya penduduk perkotaan akan meningkatkan kebutuhan terhadap perumahan, transportasi, air bersih, sanitasi, energi, pendidikan, dan pelayanan kesehatan. Tanpa pengelolaan yang baik, peningkatan kebutuhan tersebut dapat menambah tekanan terhadap kapasitas infrastruktur yang tersedia. Kepadatan penduduk juga berpotensi memperbesar persoalan kemacetan, persampahan, banjir, dan kualitas lingkungan. Karena itu, transformasi kota perlu dilakukan secara terpadu dan tidak hanya berorientasi pada pembangunan infrastruktur secara parsial. Pemerintah ingin pertumbuhan perkotaan berjalan seiring dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Ketahanan terhadap perubahan iklim menjadi salah satu aspek yang mendapat perhatian dalam pembangunan perkotaan. Kota dengan jumlah penduduk besar membutuhkan kemampuan menghadapi berbagai risiko, mulai dari banjir, cuaca ekstrem, hingga tekanan terhadap ketersediaan air dan lingkungan. Infrastruktur yang dibangun perlu memperhitungkan perubahan kondisi tersebut dalam jangka panjang. Ruang terbuka hijau, sistem drainase, pengelolaan sampah, serta tata ruang menjadi bagian penting dalam meningkatkan ketahanan kawasan. Pemerintah tidak ingin kemajuan ekonomi justru diikuti penurunan kualitas lingkungan. Karena itu, pembangunan kota diarahkan agar semakin hijau sekaligus mampu menghadapi berbagai tekanan akibat perubahan iklim.
Tata ruang juga menjadi tantangan karena pertumbuhan penduduk sering diikuti peningkatan kebutuhan terhadap lahan hunian dan kegiatan ekonomi. Apabila perkembangan berlangsung tanpa perencanaan, kawasan permukiman dapat tumbuh jauh dari pusat aktivitas dan jaringan transportasi. Kondisi tersebut dapat meningkatkan ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi serta memperburuk kemacetan. Pemerintah sebelumnya mendorong pengembangan kawasan berbasis Transit Oriented Development yang mengintegrasikan transportasi massal dengan hunian, pusat kegiatan ekonomi, fasilitas pendidikan, layanan kesehatan, dan ruang publik. Pendekatan tersebut diharapkan membuat mobilitas masyarakat menjadi lebih efisien. Integrasi transportasi dan tata guna lahan juga dapat membantu menekan emisi sekaligus meningkatkan produktivitas perkotaan.
Persoalan permukiman kumuh turut menjadi perhatian dalam agenda transformasi perkotaan. Pemerintah membenahi pendekatan penanganannya dengan mengintegrasikan berbagai program yang sebelumnya berjalan secara terpisah. Penataan tidak hanya diarahkan pada perbaikan rumah, tetapi juga mencakup penyediaan air bersih, sanitasi, ruang terbuka hijau, dan fasilitas pendukung lainnya. Pendekatan berbasis kawasan dinilai dapat memberikan dampak lebih nyata dibandingkan penanganan satu per satu tanpa koordinasi. Pemerintah juga menyiapkan payung hukum mengenai sinkronisasi dan koordinasi penanganan permukiman kumuh terpadu. Langkah tersebut diharapkan membuat program lintas sektor dapat dilaksanakan secara lebih efektif.
Koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi unsur penting karena persoalan perkotaan sering melibatkan berbagai kewenangan. Pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, dan kota memiliki tanggung jawab yang berbeda dalam penyediaan infrastruktur serta pelayanan publik. Pembagian tersebut diharapkan tidak menjadi penghambat ketika masyarakat membutuhkan penyelesaian persoalan secara cepat dan terpadu. Sinkronisasi program diperlukan agar pembangunan jalan, perumahan, sanitasi, transportasi, dan fasilitas publik dapat saling mendukung. Perencanaan juga perlu disesuaikan dengan karakter masing-masing kota karena persoalan yang dihadapi tidak selalu sama. Kota metropolitan memiliki kebutuhan berbeda dibandingkan kota menengah maupun kawasan perkotaan yang sedang berkembang.
Transformasi kota juga berkaitan erat dengan peningkatan produktivitas ekonomi. Konsentrasi penduduk, tenaga kerja, pendidikan, layanan, dan kegiatan usaha membuat perkotaan menjadi salah satu pusat utama pertumbuhan. Infrastruktur yang efisien dapat mengurangi waktu perjalanan serta meningkatkan akses masyarakat terhadap pekerjaan dan layanan dasar. Sebaliknya, kemacetan, banjir, dan buruknya konektivitas dapat meningkatkan biaya ekonomi serta menurunkan produktivitas. Pemerintah karena itu perlu memastikan investasi infrastruktur memberikan manfaat langsung terhadap aktivitas masyarakat. Pembangunan kota diharapkan tidak hanya menghasilkan kawasan baru, tetapi juga membuka kesempatan ekonomi secara lebih merata.
Aspek inklusivitas turut menjadi bagian dari arah pembangunan perkotaan Indonesia. Pertumbuhan ekonomi kota perlu memberikan manfaat kepada masyarakat dari berbagai kelompok pendapatan. Ketersediaan hunian yang layak dan terjangkau menjadi salah satu tantangan ketika harga tanah terus meningkat. Akses terhadap transportasi publik juga diperlukan agar masyarakat dapat mencapai tempat kerja, sekolah, rumah sakit, dan pusat kegiatan tanpa mengeluarkan biaya mobilitas terlalu besar. Ruang publik yang aman dan mudah digunakan dapat memperkuat interaksi sosial di tengah kepadatan perkotaan. Pemerintah mengarahkan pembangunan kota agar semakin layak huni, inklusif, hijau, tangguh, dan produktif bagi generasi mendatang.
Sumber daya manusia juga dipandang sebagai modal utama dalam menghadapi urbanisasi menuju 2045. Infrastruktur fisik membutuhkan dukungan masyarakat yang memiliki kemampuan dan produktivitas tinggi agar dapat memberikan manfaat optimal. Akses pendidikan dan kesehatan menjadi penting karena menentukan kualitas tenaga kerja yang tinggal di kawasan perkotaan. Pemerintah juga menghadapi tantangan untuk memastikan perkembangan teknologi dan ekonomi digital dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara luas. Kota yang terkoneksi dengan baik berpotensi menjadi pusat inovasi dan penciptaan lapangan kerja baru. Dengan demikian, transformasi perkotaan memiliki hubungan langsung dengan agenda pembangunan manusia menuju Indonesia Emas 2045.
Dorongan transformasi perkotaan menjadi semakin penting ketika Indonesia mendekati periode saat sebagian besar penduduknya tinggal di kota. Proyeksi urbanisasi yang mencapai sekitar 72 persen pada 2045 membutuhkan perubahan dalam cara pemerintah merencanakan hunian, transportasi, lingkungan, serta pelayanan dasar. Tantangannya bukan sekadar menyediakan infrastruktur dalam jumlah lebih besar, tetapi memastikan seluruh sistem perkotaan dapat bekerja secara terintegrasi. Pemerintah juga perlu menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kebutuhan masyarakat, dan kelestarian lingkungan. Kolaborasi pusat dan daerah menjadi faktor penting untuk menerjemahkan kebijakan nasional menjadi pembangunan yang sesuai kebutuhan setiap wilayah. Transformasi tersebut diharapkan membuat urbanisasi menjadi kekuatan pembangunan sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat di kota-kota Indonesia.
