newssportsaz_0q4zf1
Jakarta, 19 Oktober 2026 – Lembaga survei Poltracking Indonesia mengungkapkan bahwa tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melampaui tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Temuan tersebut memperlihatkan adanya perbedaan antara keyakinan masyarakat terhadap kemampuan pemerintah dan penilaian mereka terhadap hasil kebijakan yang telah dijalankan. Kepercayaan publik menjadi salah satu indikator penting dalam melihat penerimaan masyarakat terhadap kepemimpinan nasional. Sementara itu, tingkat kepuasan lebih berkaitan dengan pengalaman serta penilaian masyarakat terhadap pelaksanaan program pemerintah. Perbedaan kedua indikator tersebut menjadi perhatian dalam membaca dinamika persepsi publik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran.
Hasil survei tersebut menunjukkan bahwa kepercayaan dan kepuasan merupakan dua ukuran yang tidak selalu bergerak pada tingkat yang sama. Masyarakat dapat memiliki keyakinan terhadap arah kepemimpinan pemerintah meskipun belum sepenuhnya puas terhadap pelaksanaan sejumlah kebijakan. Kepercayaan biasanya berkaitan dengan harapan, kredibilitas, serta keyakinan terhadap kemampuan pemerintah dalam menyelesaikan persoalan nasional. Adapun kepuasan lebih menitikberatkan pada penilaian terhadap hasil kerja yang telah dirasakan masyarakat. Karena itu, selisih antara kedua indikator perlu dipahami dengan mempertimbangkan kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang memengaruhi pandangan responden.
Berdasarkan survei terbaru yang diumumkan pada Senin (19/10/2026), tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran tercatat sebesar 64,8 persen. Sementara itu, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah berada pada angka 55,3 persen. Dengan demikian, terdapat selisih 9,5 poin persentase antara tingkat kepercayaan dan kepuasan publik. Sebanyak 40,9 persen responden menyatakan tidak puas terhadap kinerja pemerintah, sedangkan 3,8 persen lainnya tidak mengetahui atau tidak memberikan jawaban. Temuan tersebut menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat masih lebih tinggi dibandingkan penilaian positif terhadap hasil kerja pemerintah.
Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia, Hanta Yuda Rasyid, menilai tingkat kepercayaan tersebut merupakan modal penting bagi pemerintah untuk meningkatkan kepuasan masyarakat. Menurutnya, kepercayaan publik berperan dalam mendukung efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Namun, tingkat kepercayaan yang relatif lebih tinggi tidak serta-merta menunjukkan bahwa seluruh kebijakan telah memenuhi harapan masyarakat. Pemerintah masih menghadapi tuntutan untuk memperbaiki berbagai bidang pelayanan dan pelaksanaan program prioritas. Perbaikan tersebut diperlukan agar keyakinan masyarakat dapat diikuti peningkatan kepuasan terhadap kinerja pemerintahan.
Survei Poltracking juga mencatat perbedaan tingkat kepuasan masyarakat pada sejumlah sektor pemerintahan. Bidang pendidikan memperoleh tingkat kepuasan sebesar 66,3 persen, sedangkan pertahanan dan keamanan serta sosial budaya masing-masing mencapai 63,7 persen. Sektor kesehatan mencatat tingkat kepuasan 62,1 persen, sementara politik dan stabilitas nasional berada pada angka 53,6 persen. Di sisi lain, bidang hukum dan pemberantasan korupsi memperoleh kepuasan 43,1 persen. Bidang ekonomi menjadi sektor dengan tingkat kepuasan terendah, yakni 36,8 persen.
Persoalan ekonomi menjadi salah satu faktor yang memengaruhi penilaian masyarakat terhadap pemerintah. Dalam survei tersebut, sebanyak 18,9 persen responden yang tidak puas menyebut kondisi ekonomi yang belum stabil sebagai alasan utama. Sebanyak 15,4 persen menyoroti mahalnya harga kebutuhan pokok, sedangkan 14,3 persen menilai bantuan pemerintah belum tepat sasaran. Temuan ini memperlihatkan bahwa persoalan kesejahteraan dan daya beli masih menjadi perhatian masyarakat. Kebijakan ekonomi yang mampu memberikan dampak langsung terhadap kehidupan rumah tangga menjadi salah satu aspek penting dalam evaluasi kinerja pemerintah.
Di sisi lain, responden yang memberikan penilaian positif memiliki sejumlah alasan atas kepuasan mereka. Bantuan pemerintah yang dinilai tepat sasaran menjadi alasan yang disebut oleh 16,5 persen responden yang puas. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga menjadi salah satu faktor kepuasan dengan persentase 15 persen. Kedua temuan tersebut menunjukkan adanya kelompok masyarakat yang merasakan manfaat dari program pemerintah. Meski demikian, perbedaan pengalaman dan kondisi ekonomi membuat penilaian publik terhadap kebijakan tersebut tidak sepenuhnya seragam.
Survei Poltracking dilakukan pada 30 September hingga 7 Oktober 2026 dengan melibatkan 1.220 responden yang memiliki hak pilih. Pengumpulan data menggunakan metode multistage random sampling melalui wawancara tatap muka. Survei memiliki margin kesalahan sekitar 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Hasilnya menjadi gambaran persepsi masyarakat menjelang dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran pada 20 Oktober 2026. Selisih antara tingkat kepercayaan dan kepuasan publik menunjukkan adanya ruang bagi pemerintah untuk memperbaiki pelaksanaan kebijakan, terutama di bidang ekonomi, hukum, dan pelayanan masyarakat.
