newssportsaz_0q4zf1
Jakarta, 27 Agustus 2026 – Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) membuat sejumlah daerah harus mengubah kegiatan belajar mengajar dari tatap muka menjadi pembelajaran jarak jauh (PJJ). Kondisi tersebut turut menimbulkan pertanyaan mengenai keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi siswa yang tidak lagi datang ke sekolah.
Di Pekanbaru, misalnya, pembelajaran daring untuk jenjang PAUD/TK, SD, dan SMP diperpanjang hingga 26-28 Agustus 2026 karena kualitas udara yang belum membaik. Pemerintah daerah meminta siswa tetap berada di rumah demi menghindari paparan kabut asap.
Perubahan sistem pembelajaran ini kemudian berdampak langsung pada mekanisme penyaluran MBG. Pada awal penerapan sekolah daring, sejumlah sekolah di Pekanbaru masih menerima makanan yang telah disiapkan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Orang tua atau wali siswa diminta datang ke sekolah untuk mengambil makanan tersebut sehingga anak tetap dapat menerima jatah MBG tanpa harus keluar rumah.
Namun, kebijakan tersebut kemudian mengalami perubahan seiring diperpanjangnya pembelajaran jarak jauh. Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru menyatakan bahwa selama PJJ berlangsung, tidak ada pengiriman MBG ke sekolah. Kebijakan ini disesuaikan dengan kondisi ketika siswa tidak mengikuti kegiatan belajar secara langsung di sekolah.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono juga memberikan penjelasan mengenai mekanisme MBG ketika sekolah diliburkan akibat karhutla. Menurutnya, makanan yang sudah telanjur disiapkan atau dimasak tetap diupayakan untuk disalurkan melalui koordinasi dengan pihak terkait.
Namun, untuk hari berikutnya, MBG tidak lagi diberikan kepada siswa di sekolah yang menerapkan pembelajaran daring. BGN menyebut mekanisme tersebut juga berlaku ketika kegiatan belajar mengajar dilakukan sepenuhnya secara online karena siswa tidak hadir secara fisik di sekolah.
Kondisi di lapangan menunjukkan adanya perbedaan mekanisme pada tahap awal kebijakan. Sebagian dapur MBG masih beroperasi karena makanan telah disiapkan sebelum keputusan sekolah beralih daring diberlakukan. Di SPPG Tenayan Raya, misalnya, ribuan porsi tetap dimasak dan dikirim ke sekolah, kemudian orang tua mengambil makanan tersebut untuk dibawa pulang.
Fenomena tersebut memperlihatkan bahwa perubahan pembelajaran akibat kondisi darurat tidak hanya menyangkut kegiatan akademik. Sistem distribusi makanan untuk siswa juga harus menyesuaikan dengan kondisi lapangan agar tidak terjadi pemborosan sekaligus tetap memperhatikan keamanan pangan.
Di sisi lain, pemerintah daerah juga menghadapi tantangan untuk memastikan anak-anak tidak justru keluar rumah ketika sekolah diliburkan. Orang tua diminta mengawasi kegiatan anak selama PJJ dan memastikan mereka tetap berada di dalam rumah selama kualitas udara belum aman.
Kabut asap sendiri menjadi persoalan serius bagi dunia pendidikan. Berdasarkan laporan Kemendikdasmen, lebih dari 6 juta murid di 12 provinsi berpotensi terdampak paparan asap karhutla, sementara ribuan sekolah telah menerapkan pembelajaran jarak jauh sebagai bentuk penyesuaian terhadap kondisi udara.
Dengan demikian, nasib MBG ketika sekolah beralih daring sangat bergantung pada kondisi dan mekanisme yang diterapkan di masing-masing daerah. Jika makanan sudah telanjur disiapkan, distribusi dapat disesuaikan melalui orang tua atau mekanisme lain. Namun, ketika PJJ berlangsung secara penuh dan operasional sekolah dihentikan, penyaluran MBG bagi siswa dapat dihentikan sementara.
Kebijakan tersebut pada akhirnya perlu terus dievaluasi mengikuti perkembangan kualitas udara. Ketika kegiatan belajar tatap muka kembali diperbolehkan, mekanisme pemberian MBG kepada siswa juga dapat kembali berjalan seperti biasa.
Yang terpenting dalam kondisi kabut asap adalah keselamatan dan kesehatan peserta didik. Pembelajaran tetap diupayakan berlangsung dari rumah, sementara program pemenuhan gizi disesuaikan dengan kondisi agar tetap aman, efektif, dan tidak menimbulkan risiko tambahan bagi siswa maupun orang tua.
